Innovasi Pelayanan Sadata

Deskripsi Pemanfaatan Data Kependudukan
Pemanfaatan data kependudukan dipahami sebagai aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public, penelitian, perencanaan pembangunan, dan atau penegakan hukum.

Kementerian Dalam Negeri mendelegasikan kewenangan pemanfaatan data kependudukan kepada Dirjen Dukcapil, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan skala kewenangannya. Ada 3 jenis pemanfaatan data penduduk, yaitu : a. data agregat, meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif, b. pemadanan/penyandingan/pencocokan data, c. akses data penduduk by name by address by NIK.

Adapun persyaratan dan tata cara untuk bisa mendapatkan hak akses verifikasi data kependudukan secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang  Pemberian Hak  Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ‚ÄúSalah satu contoh persyaratan  yang harus dipenuhi adalah surat keterangan izin usaha dan adanya rekomendasi tertulis dari otoritas pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha bagi badan hukum Indonesia.

Lembaga yang bekerjasama wajib menjaga kerahasiaan data kependudukan. Dalam setiap perjanjian kerja sama selalu dituangkan kewajiban untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sudah mewanti wanti agar seluruh Lembaga pengguna selain mematuhi semua peraturan perundang-undangan (rule of law) juga harus mematuhi ketentuan yang terkait dengan hak privacy atau hak privat masyarakat terkait dengan perlindungan rahasia data pribadi. Hak akses hanya memungkinkan untuk dilakukannya verifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara data-data yang diberikan seorang penduduk yang akan dicari datanya dengan data yang ada pada database kependudukan.

 Kemendagri pun selalu melakukan langkah-langkah pengamanan sistem dengan standar terukur, guna memastikan bahwa hak akses verifikasi data selalu berada dalam koridor hukum. Terhadap pelanggaran atas penyalahgunaan data kependudukan dikenakan pidana penjara selama 2 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 95A UU No.24 Tahun 2013.

Kemendagri melalui Disdukcapil Provinsi,Kabupaten/Kota  mengajak kepada semua lembaga baik itu swasta ataupun pemerintah terutama lembaga pelayanan publik, mari manfatkan data kependudukan ini dengan melakukan perjanjian kerjasama. Karena dengan kerjasama pemanfaatan data kependudukan akan mempermudah sekaligus mendapatkan data yang akurat.