Retreat Transformasi Birokrasi yang bertajuk “Mewujudkan Sinergi dan Harmonisasi terhadap Arah Kebijakan Menuju Bandung Lebih BEDAS Tahun 2025”

Bapak Bupati Bandung Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si secara resmi membuka dan memberikan pengarahan dalam kegiatan Retreat Transformasi Birokrasi yang bertajuk “Mewujudkan Sinergi dan Harmonisasi terhadap Arah Kebijakan Menuju Bandung Lebih BEDAS Tahun 2025”.

Berbicara soal tantangan yang semakin kompleks, Bapak Bupati mendorong para kepala OPD dan pejabat administrator yang menjadi peserta untuk terus berinovasi dan beradaptasi. Ia juga mengatakan bahwa melalui pelatihan ini menjadi momentum yang tepat untuk upgrade pengetahuan dan keterampilan, terutama dalam menghadapi dinamika birokrasi yang terus berubah.

Pada kesempatan itu, Bapak Bupati menjelaskan beberapa hal terkait transformasi birokrasi yang mencakup tiga hal utama yaitu, Transformasi Sistem Kerja, Transformasi Budaya Kerja, dan Transformasi Kepemimpinan.

“Pertama, jadilah penerjemah visi pimpinan yang tidak hanya memahami arah kebijakan, tetapi wujudkan menjadi program yang konkret, terukur, dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kedua, bangun kolaborasi, bukan ego sektoral, karena tantangan pembangunan terlalu besar jika kita berjalan ego sektoral. Ketiga, pegang teguh integritas dan profesionalisme, karena transformasi birokrasi tidak akan berarti tanpa kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab,” tegasnya.

Kemudian, beliau juga menyampaikan bahwa di tengah era digital dan pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), birokrasi dituntut untuk semakin terbuka, efisien, dan adaptif. “Kita harus mampu memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung pelayanan publik yang mudah, terjangkau, dan akurat,” ujarnya.

Lebih lanjut, bupati menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari perubahan iklim dan potensi bencana alam, hingga isu sosial-ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok yang berdampak langsung pada masyarakat. Ia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan aparatur, koordinasi lintas sektor, serta kebijakan yang responsif dan tepat sasaran.